BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) – Menghadapi tantangan penurunan transfer dana pusat dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menyusun strategi pembiayaan inovatif sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Pertemuan strategis yang digelar Rabu (3/6/2026) ini membahas tiga agenda utama: penerbitan obligasi dan sukuk daerah, pengelolaan hutan karbon, serta pengembangan program unggulan Desaku Maju Agrifuture.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, MT., sepakat bahwa instrumen pasar modal dapat menjadi solusi cerdas untuk mempercepat pembangunan tanpa mengorbankan kesehatan keuangan daerah.
“Obligasi dan sukuk daerah bukan sekadar cara mencari dana tambahan. Ini adalah instrumen pengembangan ekonomi yang memungkinkan pembiayaan proyek-proyek produktif, sekaligus membuka peluang investasi yang aman bagi masyarakat,” jelas Otto.
Dibandingkan skema pembiayaan konvensional, instrumen ini menawarkan keunggulan tersendiri: jadwal pembayaran pokok yang fleksibel, penentuan imbal hasil dan jangka waktu yang disesuaikan, hingga kemudahan pembelian kembali tanpa denda. Dana yang dihimpun nantinya akan difokuskan untuk membangun infrastruktur, mendukung ekonomi hijau, memperkuat konektivitas, hingga memberdayakan ekonomi desa.
Transformasi 2.446 Desa Lewat Peternakan Modern
Selain soal pendanaan, pertemuan juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. Program Desaku Maju Agrifuture hadir sebagai jawaban untuk mengangkat kesejahteraan desa. Ditargetkan dapat mentransformasi status 2.446 desa di Lampung—mulai dari tertinggal menjadi mandiri—program ini diawali dengan proyek percontohan di 30 desa di wilayah Lampung Tengah, Timur, dan Selatan.
Mengusung konsep pertanian dan peternakan terpadu, program ini berfokus pada pengembangan peternakan sapi potong yang dikelola secara modern, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, pencatatan digital, hingga pengolahan hasil dan limbah yang ramah lingkungan. Dengan skema kemitraan bersama swasta, risiko dapat ditekan serendah mungkin. Dalam 12 bulan pertama, ditargetkan terbentuk 300 peternak muda, 30 kelompok usaha, dan 3 koperasi yang mandiri.
Program ini juga dikaitkan dengan penyusunan peta jalan pengelolaan karbon, sehingga setiap langkah pembangunan tetap selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan dan ekonomi hijau.
Langkah Awal Menuju Lampung Maju
Mulyadi Irsan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk segera membentuk tim khusus guna melakukan kajian mendalam dan menyusun aturan pendukung. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata dan seimbang, baik bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas,” ujarnya.
OJK menilai Lampung memiliki modal besar untuk mewujudkan visi ini, didukung kekayaan alam, potensi pertanian, dan letak strategisnya. “Perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik akan menjadikan langkah ini sebagai tonggak baru. Tujuannya satu: menciptakan pembiayaan yang sehat, pertumbuhan yang inklusif, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Lampung,” pungkas Otto. (*)
